SULTRATOP.COM, KENDARI — Lebih dari seratus pengemudi kontainer yang tergabung dalam Ikatan Driver Kontainer Kota Kendari menggelar mogok massal di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk protes atas kerusakan parah akses jalan masuk Pelabuhan Petikemas Pelindo di Kelurahan Bungku Toko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
Aksi ini merupakan puncak kekesalan para pengemudi yang mengaku sering mengalami kerugian akibat kondisi jalan yang memprihatinkan.
“Kami sudah tidak tahan dengan kondisi jalan yang rusak parah itu. Ban pecah, kaki-kaki mobil rusak, bahkan sering membuat barang bawaan kami terlambat sampai tujuan,” keluh Alisman Iskandar, koordinator lapangan aksi, saat diwawancarai di lokasi.
Dampak kerusakan jalan ini tidak hanya dirasakan oleh para driver, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik dan barang yang masuk dan keluar dari Kendari. Mengingat Pelabuhan Petikemas adalah objek vital nasional, kondisi ini menjadi perhatian serius.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara turut memberikan dukungan penuh terhadap aksi ini. Dalam pernyataan resminya, ALFI Sultra mendesak agar Pemerintah Provinsi Sultra segera memperbaiki jalan atau akses masuk Pelabuhan Petikemas.
“Ini adalah objek vital nasional, perbaikannya sangat krusial demi kelancaran distribusi logistik dan barang,” tegas perwakilan ALFI Sultra.
Para pengemudi dan pihak ALFI berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Mereka mengancam akan melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Sementara itu, dari hasil audiensi, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Suleha Sanusi, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa jalan yang menjadi sorotan masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, dan statusnya belum diserahkan oleh Pelindo.
“Untuk memperjelas status dan bagaimana penanganannya ke depan, setelah menerima aspirasi teman-teman driver, kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menuntaskan masalah apa yang menjadi tuntutan hari ini,” tegas Suleha.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa DPRD Provinsi Sultra akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP ini akan menjadi forum penting yang mempertemukan Pelindo, Pemerintah Kota Kendari, dan instansi teknis lainnya.
“Pertemuan ini akan kita jadwalkan pada Senin, 14 Juli 2025, mendatang ya,” ujarnya. (B/ST)
Laporan: M8
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
