SULTRATOP.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang telah membayar utang dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp88 miliar.
Meski begitu, DPRD tetap menyoroti beban utang Pemkot yang kini masih menumpuk hingga mencapai Rp512 miliar, dan mendesak agar pengelolaan anggaran difokuskan pada pelayanan publik serta penyelesaian kewajiban pihak ketiga.
Ketua DPRD Kendari, LM Inarto menilai pembayaran utang tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dan menjaga kepercayaan publik. Pihaknya berharap agar utang-utang pihak ketiga Pemkot Kendari bisa segera terselesaikan.
Berdasarkan pemaparan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran (SKI) dalam rapat paripurna di DPRD beberapa waktu lalu, utang Pemkot Kendari baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu sebesar Rp512 miliar.
Sementara pendapatan daerah Kota Kendari secara garis besar pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp1,5 triliun dari rencana target Rp1,6 triliun atau sebesar 92,63 persen. Belanja daerah sebesar Rp1,5 triliun dari target Rp1,7 triliun dan pembiayaan daerah di tahun 2024 adalah Rp44,6 miliar dari total Rp44 miliar atau terealisasi sebesar 101,49 persen.
“Secara sederhana, kalau jumlahnya Rp500 miliar, bisa dilunasi Rp100-150 miliar setiap tahunnya melalui pola penganggaran yang baik,” tutur Inarto di Kendari pada Senin (30/6/2025).
Lanjutnya, pembayaran utang PEN merupakan keputusan yang tepat dan patut didukung karena mampu meringankan beban keuangan daerah ke depan. Selain itu, Pemkot juga bisa lebih fokus pada program-program pelayanan publik dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
Kendati demikian, Inarto meminta Pemkot Kendari untuk lebih jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat sesuai postur APBD yang dimiliki Kota Kendari yaitu Rp1,64 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut lebih layak untuk diarahkan ke pengerjaan jalan-jalan rusak, pemberdayaan UMKM, penanganan sampah, hingga pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Inarto menyebut, realisasi APBD yang digunakan dari pendapatan sebesar Rp525,72 miliar dan belanja pegawai sebesar Rp367 miliar. Namun, membayar utang karena defisit Silpa dan dana PEN yang dipinjam pemerintah harus diprioritaskan.
DPRD berkomitmen untuk mencari cara dalam membantu menyikapi persoalan utang Pemkot Kendari agar tidak lagi menjadi beban berkepanjangan.
Sebagai informasi, utang jangka pendek Pemkot Kendari per 31 Desember 2024 adalah Rp203 miliar, termasuk di dalamnya utang pihak ketiga sebesar Rp163 miliar, utang belanja pegawai Rp18 miliar, dan utang belanja jasa Rp20 miliar.
Sementara itu, utang jangka panjang Pemkot Kendari sebesar Rp339 miliar yang meliputi utang pokok pinjaman PEN sebesar Rp293 miliar dan utang bunga sebesar Rp46 miliar. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
