SULTRATOP.COM, PASARWAJO – Pemerintah Kabupaten Buton terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, dan BPJS Ketenagakerjaan, yang berlangsung di Anjungan Kantor Bupati Buton, Senin (13/10/2025).
Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pegawai non-ASN dan pekerja rentan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Penandatanganan ini juga menjadi bagian dari implementasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UC Jamsostek) di wilayah Sulawesi Tenggara.
Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Sekretaris Daerah Buton La Ode Syamsudin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Alimani, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Baubau Musriati, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Gatot Prabowo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa capaian UC Jamsostek di Kabupaten Buton telah mencapai 64,28 persen. Menurutnya, angka ini mencerminkan perhatian dan komitmen nyata pemerintah daerah dalam melindungi para tenaga kerja di wilayahnya.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama hari ini adalah wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Buton terhadap tenaga kerja, khususnya pegawai non-ASN dan pekerja rentan,” ujar Gatot.
Ia berharap, melalui kerja sama ini, perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Buton dapat terus ditingkatkan, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian dalam menjalankan aktivitas kerja.
Gatot juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Buton dan jajarannya atas dukungan luar biasa terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah tersebut.
“Atas nama BPJS Ketenagakerjaan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Buton beserta seluruh jajaran atas kerja sama dan dukungan yang luar biasa ini,” tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, memperoleh perlindungan dari risiko kerja serta memiliki jaminan sosial yang layak demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. (—)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
