SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan sekitar Rp131 miliar dari tahun sebelumnya. Meski anggaran menyusut, Pemkab Mubar memastikan belanja wajib seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji ASN, serta beberapa infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Mubar telah resmi menyepakati APBD tahun anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, APBD Mubar tercatat turun signifikan dari sebelumnya lebih dari Rp700 miliar pada 2025, menjadi sekitar Rp565,3 miliar pada 2026.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menjelaskan bahwa penurunan anggaran sekitar Rp131 miliar tersebut terjadi akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab tetap memprioritaskan belanja wajib, termasuk TPP dan gaji ASN, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Total APBD 2026 kita sekitar Rp565,3 miliar lebih. Penurunan ini merupakan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun TPP dan gaji ASN tetap aman karena itu kebutuhan yang wajib kita penuhi,” kata Darwin usai mengikuti rapat paripurna, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, APBD Mubar 2026 juga mengalami defisit sekitar Rp5,7 miliar. Karena itu, sejumlah pembangunan fisik yang masuk prioritas akan tetap dilanjutkan, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Beberapa yang tetap masuk prioritas antara lain pembangunan jalan poros Desa Sukadamai dan jalan poros Waumere menuju Desa Wulanga Jaya—dua ruas yang dinilai penting untuk mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Selain belanja wajib dan infrastruktur dasar, Darwin memastikan program visi-misi bersama Wakil Bupati Ali Basa tetap berjalan. Termasuk pengadaan bibit, serta pengadaan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya digeser dari Desa Barangka ke Desa Maperaha, Kecamatan Kusambi.
“Beginilah kondisi anggaran kita tahun depan. Yang penting bagaimana kita tetap hadir menjelaskan kepada masyarakat dan terus berjuang di pemerintah pusat agar Muna Barat dapat tambahan anggaran,” tuturnya.
Rincian APBD 2026 terdiri atas pendapatan sebesar Rp565.300.216.816 yang mencakup pendapatan asli daerah Rp45.735.495.344, pendapatan transfer Rp510.760.386.976, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.804.334.496.
Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp571.000.216.816, terdiri dari belanja operasi Rp469.803.463.465, belanja modal Rp12.814.884.651, belanja tidak terduga Rp1.200.000.000, dan belanja transfer Rp87.181.868.700. Defisit sebesar Rp5,7 miliar ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Darwin menginstruksikan seluruh OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan secara terarah, efisien, dan berorientasi pada capaian target kinerja daerah. Ia juga meminta peningkatan PAD melalui pelayanan yang lebih inovatif dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Rapat paripurna penandatanganan kesepakatan Rancangan Perda APBD 2026 tersebut dihadiri oleh Bupati La Ode Darwin, Wakil Bupati Ali Basa, Ketua DPRD La Ode Rafiudin, para wakil ketua DPRD, 12 anggota DPRD lainnya, Sekda Ibrahim Rasimu, pimpinan OPD, dan para camat. (*/ST)
Laporan: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
